Kedatangan Coldplay di Indonesia Ditolak PA 212, Sandiaga Uno Upayakan Konser Akan Tetap Digelar

JemberNetwork.com - Kedatangan Coldplay di Indonesia telah memunculkan beberapa permasalahan yang ada salah satunya yaitu bebrapa pihak yang tak mengingingkan konser Band asal Inggris tersebut digelar.

Pihak yang sangat tegas menolak kehadiran Coldplay di Indonesia yaitu PA 212, Novel Bamukmin, hal tersebut dikarenakan dirinya memiliki sebuah alasan tersendiri.

Pihak PA 212 ini menolak kedatangan Coldplay karena dianggap sering kali mengkampayekan LGBT.

Baca Juga: Heran! Ditanya Soal Alasan Maju Jadi Calon Anggota DPR RI, Begini Jawaban Aldi Taher, Saya Pingin...

Menurutnya hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang telah tertanam di masyarakat Indonesia.

Banyak juga pihak yang sangat menyayangkan sikap PA 212 tersebut, lantaran telah mengganggu kesenangan serta antusiasme masyarakat yang ingin menyaksikan konser Coldplay.

Tak hanya itu, para penggemar juga takut bila band idolanya tersebut gagal menggelar konser pertamanya di Indonesia karena adanya aksi penolakan tersebut.

Baca Juga: Klarifikasi Bebi Silvana Soal Isu Kabur Dari Rumah, Singgung Nama Mantan Istri Opick Soal Ini

Sebelumnya, pengalaman kegagalan juga pernah dirasakan ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-22 lantaran banyaknya penolakan. Hal ini lah yang menjadi tolak ukur terancamnya konser Coldplay.

Sementara itu, Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus berusaha konser Coldplay akan tetap digelar bulan November mendatang.

Dikutip JemberNetwork.com dari akun Instagram @sandiuno, akan membuka komunikasi dengan para ulama untuk memminta saran terkait penyelenggaraan konser Coldplay tersebut.

Baca Juga: Rumah Tangga Opick Makin Panas! Bebi Silvana Bongkar Tabiat Mantan Istri Sang Suami, Bikin Dia Tidak Tahan

"Kami tentunya akan memastikan buka komunikasi serta masukan dari para ulama," tulisnya.

Sandiaga Uno mengambil langkah demi langkah untuk memastikan konser Coldplay sesuai dengan aturan koridor hukum.