JemberNetwork.com - Kasus penyelidikan beberapa harta kekayaan jumbo di lingkungan Kementerian Keuangan diprotes oleh masyarakat. Aksi turun jalan tersebut menyerukan agar Sri Mulyani segera dipecat.
Bobroknya Kementerian Keuangan mulai terbongkar baru-baru ini dan menyeret beberapa nama yang diperiksa oleh penegak hukum terkait harta kekayaan yang tidak wajar.
Nama Rafael Alun Trisambodo terseret ramai diperbincangkan masyarakat karena imbas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya yakni Mario Dandy.
Baca Juga: Bursok Anthony Marlon Bantah Pernyataan Sri Mulyani Soal Investasi Bodong, Ini Klarifikasinya
Akibat ulah keluarganya sering pamer harta kekayaan di sosial media, Rafael mendapatkan surat pemanggilan dan penyelidikan oleh PPATK dan KPK.
Belum usai kasus Rafael, kerabat dari lingkungan pajak juga ikut dipanggil karena Sri Mulyani meminta untuk diselesaikan unggahan komunitas motor gede milik Suryo Utomo.
Kebobrokan di lingkungan kementerian keuangan juga berimbas ke pegawai Bea Cukai. Dua Kepala Bea Cukai harus dipanggil dan diperiksa harta kekayaannya.
Parahnya, Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa terjadi dana aliran triliunan yang janggal di Kementerian Keuangan.
Melihat fenomena tersebut masyarakat geram dengan banyak korupsi yang terjadi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Mereka meminta untuk segera dilakukan pemecatan terhadap Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani. Namun, ada beberapa juga yang sepakat bahwa integritas Sri Mulyani juga bagus.
Dikutip JemberNetwork.com dari akun twitter @PartaiSocmed nampak video Demo yang dilakukan oleh masyarakat.
Artikel Terkait
Transaksi Rp300 Triliun Sudah Tercium Sejak Lama, DPR: Ditutupi Menteri Keuangan Sri Mulyani!
Viral Soal Aduan Perusahaan Bodong yang Tak Digubris Sri Mulyani, Bursok Anthony Marlon Dipanggil ke Jakarta
Tagar Sri Mulyani Mundur Trending Twitter! Netizen Singgung Ulah Para Pejabat yang Suka Pamer Harta Kekayaan
Kasak Kusuk Transaksi Mencurigakan di Pusaran Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Saya Belum Lihat Suratnya...
Sri Mulyani Mengaku Tak Melihat Angka Rp300 Triliun di Laporan yang ia Terima, Kepala PPATK: Itu Dokumen Rekap